JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PELAYARAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS DI PELABUHAN KELAS II TELUK PALU PROPINSI SULAWESI TENGAH |
Nama: FAHRUDIN |
Tahun: 2024 |
Abstrak Fahrudin, Stambuk B.10322020. Judul Disertasi : Implementasi Kebijakan Pelayanan Pelayaran Angkutan Laut Perintis Di Pelabuhan Kelas II Teluk Palu Propinsi Sulawesi Tengah. Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana, Universitas Tadulako. Promotor : Syahruddin Hattab dan KoPromotor : Sitti Chaeriah Ahsan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji Implementasi Kebijakan Pelayanan Pelayaran Angkutan Laut Perintis Di Pelabuhan Kelas II Teluk Palu Propinsi Sulawesi Tengah. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Palu, dengan Informan sebanyak 8 orang yang dipilih secara purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi serta focus group discussion (fgd). Teknik analisis data wawancara menggunakan software Nvivo 12 dan didukung oleh model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana. Teori utama yang jadi acuan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III (1980:11) dengan melihat 4 (empat) aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Komunikasi berupa kegiatan penyampaian/ sosialisasi ke masyarakat luas tentang adanya kebijakan pelayanan pelayaran angkutan laut perintis di pelabuhan kelas II teluk palu masih belum maksimal; (2) Sumberdaya dari segi sumber daya manusia sudah optimal, namun untuk sumber daya dari segi sumber daya anggaran (finansial) untuk melakukan penyampaian informasi ke masyarakat pengguna jasa angkutan laut perintis secara terus menerus belum teralokasi termasuk sumber daya dari segi sumber daya peralatan berupa prasarana pelabuhan di Pelabuhan Wani berupa Dermaga masih dalam tahap penyelesaian dan di Pelabuhan Donggala belum adanya fasilitas Terminal Penumpang dan Gudang. Khusus untuk sarana Kapal perintis berupa Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara 89 yang beroperasi melayani pelayaran saat ini kondisi sangat layak/baik; (3) Disposisi pada pelaksanaan implementasi sudah berjalan dengan baik berupa pengangkatan dan insentif Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai ketentuan dan tertuang dalan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023; (4) Struktur Birokrasi masih belum efektif terkait mekanisme pelaksanaan pelayanan pelayaran sesuai yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KP-DJPL.675 Tahun 2022 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2023 dan belum ditindaklanjuti dengan membuat berupa Standard Operation Procedur (SOP), kemudian untuk pelaksanaan rute pelayaran tidak sesuai dengan rute yang ditetapkan termasuk waktu pelayaran dalam 1 (satu) voyage terlalu lama yang mengakibatkan frekuensi waktu keberangkatan dan kedatangan kapal juga terlalu lama. Temuan atau novelty dalam penelitian ini adalah penguatan dari Teori Edward III berupa aspek pengawasan dan monitoring serta pengendalian terpadu menjelaskan penentuan akhir dalam kebijakan pelayanan pelayaran angkutan laut perintis di Pelabuhan Kelas II Teluk Palu. Kata Kunci : Komunikasi, Disposisi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi |