ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulREKONSTRUKSI KONSEP UANG PENGGANTI DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI |
| Nama: STENLY CHRISTIAN TANIA |
| Tahun: 2025 |
| Abstrak Stenly Christian Tania. B10321027. “Rekonstruksi Konsep Uang Pengganti dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi”. Sulbadana, Syachdin. Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Tadulako. Penelitian membahas potret konstruksi sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam undang-undang Tipikor dan analisis terhadap Reformulasi sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam undang-undang Tipikor sebagai pembaharuan hukum pidana. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yurispudensi, dengan pendekatan kualitatif terhadap konsep, statuta maupun doktrin. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa Pembebanan pembayaran uang pengganti dalam pemberantasan tidak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan sarana yang dapat diterapkan untuk mengwujudkan upaya recovery atau pemulihan keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi sejumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan sejumlah harta benda yang telah dialihkan pelaku kepada pihak lain dimana pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum pidana harus tetap diberikan sanksi uang pengganti. Inovasi dan rekonstruksi kebijakan serta regulasi sangat diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut. Pertama, perlu adanya pengaturan waktu yang jelas mengenai pelaksanaan eksekusi uang pengganti. Kedua, peningkatan peran kejaksaan dalam pemantauan nilai aset yang disita, akibat waktu yang lama antara penyitaan dan penjualan aset. Pendekatan hukum yang lebih integratif dan kolaboratif antara instansi terkait, seperti pengadilan, kejaksaan, dan lembagalembaga pengawasan, akan memperkuat sistem peradilan dalam memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Kolaborasi ini juga harus melibatkan teknologi informasi dalam bentuk sistem pelaporan dan pemantauan aset yang disita, yang akan memungkinkan pemantauan lebih transparan dan efektif terhadap proses eksekusi uang pengganti. |