JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN LANJUT USIA DI KOTA PALU |
Nama: SABRIN |
Tahun: 2024 |
Abstrak ABSTRAK Sabrin. Stambuk B 103 21 007 dengan judul disertasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Lanjut usia Di Kota Palu. Dibimbing oleh Bapak Hasbullah selaku Promotor dan Bapak Nasir Mangngasing selaku Co-Promotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan lanjut usia di Kota Palu dengan cara melihat proses implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan suatu penelitian yang menghasilkan dan mengelola data yang sifatnya deskriptif. Sedangkan deskriptif merupakan suatu penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta. Adapun hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan penanganan lanjut usia melalui komisi daerah lanjut usia di Kota Palu berlum berjalan dengan baik. Dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III (1980) sebagai landasan penelitian, diketahui bahwa seluruh aspek tidak berjalan dengan baik. Pada aspek komunikasi terlihat bahwa adanya kekurangan dari dimensi transmisi serta dimensi kejelasan membuktikan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Komisi daerah Lanjut usia Kota Palu dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan lanjut usia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada aspek sumber daya terlihat adanya kekurangan dari sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran pada saat proses implementasi kebijakan penanganan lanjut usia di Kota Palu. Sedangkan pada aspek disposisi terlihat bahwa beberapa informan yang tidak menjalin koordinasi yang baik dengan OPD teknis yang memahami penanganan lanjut usia sebagaimana seharusnya yang mana memperlihatkan bahwa koordinasi yang kurang dari seluruh pengurus komisi daerah lanjut usia kota palu. Adapun pada aspek struktur birokrasi terlihat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara aspek sumber daya yang tidak berjalan dengan baik dengan aspek struktur birokrasi yang mana inti dari aspek ini lebih mengedepankan tentang proses implementasi kebijakan yang harus menggunakan mekanisme / SOP. Kata Kunci : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi |