ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulKOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR PADA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL KABUPATEN PARIGI MOUTONG |
| Nama: NURLINA |
| Tahun: 2024 |
| Abstrak Nurlina, 2024, Komunikasi Kebijakan Publik dalam Proses Implementasi Program Merdeka Belajar pada Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Parigi Moutong, Disertasi. Program Studi Ilmu Sosial, Program Doktor, Pascasarjana, Universitas Tadulako. Promotor: Muhammad Khairil, Ko Promotor Fadhliah Liwesigi. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji komunikasi kebijakan publik dalam implementasi Program Merdeka Belajar di Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Lauje Kabupaten Parigi Moutong. Landasan pemikiran penelitian ini berdasarkan kenyataan bahwa KAT seringkali tidak memperoleh akses informasi yang setara dengan wilayah lainnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di tujuh satuan pendidikan di Desa Lombok Barat Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong. Sumber data penelitian melibatkan 26 informan melalui wawancara mendalam dan semi terstruktur, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan publik program merdeka belajar belum berjalan dengan baik di KAT Suku Lauje. Komunikasi vertikal antara pimpinan dan bawahan, serta komunikasi horizontal antar guru, tidak berfungsi optimal. Selain unsur komunikasi yang meliputi sumber, pesan, saluran, penerima, dan pengaruh dalam perspektif Lasswell, peneliti menemukan bahwa konteks merupakan unsur penting dalam komunikasi. Pesan yang disampaikan Kemendikbudristek melalui media sosial dan sosialisasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong terbukti belum berjalan dengan baik di wilayah KAT Suku Lauje. Tidak terjadinya Umpan balik komunikasi antar implementor dan komunikasi yang kurang harmonis di kalangan guru menyebabkan kegagalan implementasi beberapa episode Merdeka Belajar, yang menjadi indikator kegagalan komunikasi publik di wilayah KAT. Faktor-faktor implementasi kebijakan seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi menurut Edward III, juga pada dasarnya merupakan proses komunikasi dalam kebijakan publik yang menentukan keberhasilan implementasi, dimana hal tersebut belum terlaksana secara efektif di wilayah KAT. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi yang lebih kontekstual dan interaktif antara semua pihak dalam mengimplementasikan suatu program di wilayah Komunitas Adat Terpencil. Kata Kunci: Komunikasi Kebijakan Publik, Konteks Komunikasi, Merdeka Belajar, Implementasi Kebijakan, Komunitas Adat Terpencil, Suku Lauje. |