ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS DI KABUPATEN SIGI |
| Nama: KRISTIAN |
| Tahun: 2023 |
| Abstrak Kristian, 2023. Implementasi Kebijakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas di Kabupaten Sigi. Disertasi. Program Studi Ilmu Sosial, Program Pascasarjana, Universitas Tadulako. Promotor Alam Anshary, Ko Promotor Sitti Chaeriah Ahsan. Salah satu kebijakan publik yang mampu meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, serta meningkatkan kinerja ASN khususnya dalam bidang kepemimpinan adalah Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). Tujuan dilaksanakannya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) adalah untuk menumbuhkan integritas bagi setiap ASN yang menduduki suatu jabatan (Eselon) sebagai penyelenggara pelayanan publik, sehingga pemimpin dengan integritas yang dimiliki mampu memberikan efek psikologis kepada bawahan sehingga bawahan mengikuti segala perintah atasan atau pimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui proses implementasi kebijakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi berdasarkan model Van Meter dan Van Horn; dan 2) Untuk mengetahui kinerja pejabat pengawas di Kabupaten Sigi. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ditetapkan berdasarkan metode purposive sampling. Pengumpulan data meliputi Observasi, Wawancara mendalam dan dokumentasi, serta analisis data meliputi Reduksi data, Penyajian Data, dan Verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). pada proses implementasi kebijakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) menggunakan model Van Meter dan Van Horn berdasarkan dimensi : a) standar dan sasaran telah dipahami sebagai implementor dan mampu mengimplementasikannya; b) Sumber daya manusia umumnya telah terpenuhi, namun Sumber daya pendanaan belum dapat memenuhi secara maksimal; c) komunikasi antar organisasi melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah; d) (BKPSDMD) merupakan agen tertinggi dalam implementasi kebijakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), tetapi peran strategis struktur tertinggi diambil alih tempat kebijakan diimplementasikan yakni dinas terkait; e) kondisi lingkungan sosial memberikan pengaruh dalam implementasi kebijakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP); f) disposisi implementor atau sikap Bupati adalah menerima kebijakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas tetapi dengan intensitas yang berbeda sesuai dengan keadaan kompetensi ASN; dan 2) Hasil implementasi kebijakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Kata Kunci : Kebijakan PKP dan Kinerja Pejabat Pengawas |