JudulEVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN DI JALAN POROS PALUDONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH |
Nama: DJAMBAR |
Tahun: 2025 |
Abstrak Djambar B 103 18 005, dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan Di Jalan Poros Palu-Donggala Provinsi Sulawesi Tengah”. Dibimbing oleh Saiful Darman dan Abdul Rifai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan izin usaha pertambangan batuan khususnya pasca izin operasional di Jalan Poros PaluDonggala Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif, informan pada penelitian ini ditentukan dengan teknik Purpossive. Teknik dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa cara observasi, wawancara, dan dokuentasi. Pada penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data, menyajikan data, dan menarik simpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan di kawasan Jalan Poros Palu-Donggala belum berjalan sesuai harapan, yang mana dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator input menunjukkan pengembangan sumber daya manusia sejauh ini belum dijalankan secara optimal oleh perusahaan, dan keadaan sarana dan prasarana di lokasi tambang masih belum memadai. Pada indikator process menunjukkan kegiatan operasional pertambangan di kawasan tersebut masih belum sesuai dengan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice), dan pelaksanaan pengawasan belum berjalan baik. Pada indikator outputs menunjukkan bahwa masalah yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang batuan di kawasan tersebut dinilai kurang sesuai dengan manfaat yang dirasakan masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar kawasan pertambangan tersebut. Pada indikator outcomes, menunjukkan pelaksanaan kebijakan izin usaha pertambangan batuan tersebut cenderung memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dan juga lingkungan, akibatnya kebijakan ini mendapat respon yang negatif dari sejumlah masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Izin Usaha Pertambangan |