ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulEVALUASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah) |
| Nama: BAHARUDDIN,S.E.,M.SI. |
| Tahun: 2021 |
| Abstrak ABSTRAK BAHARUDDIN. Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kepolisian Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik (Studi pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah). Dibimbing oleh Promotor Syamsul Bahri serta Kopromotor Moh. Irfan Mufti dan Hasbullah. Realitas sosial tentang persepsi peran Kepolisian di Indonesia menggambarkan kondisi role conflict dan disfungsional peran. Sikap dan pandangan tentang gagasan pembaharuan Kepolisian di Indonesia tentu perlu memahami konteksnya secara proporsional. Pemahaman subjektif terhadap konteks tersebut, tidaklah akan membuat terang benderang jika memberikan penjelasannya tidak secara lebih jernih dan bijak, lebih-lebih bila membahasnya tidak secara komprehensif. Sejalan dengan kondisi tersebut, maka tuntutan untuk dilakukannya suatu perubahan (reformasi birokrasi kepolisian) penting untuk segera dilakukan. Profesionalitas peran polisi dalam kehidupan sosial yang masih dianggap mengalami disfungsi peran tersebut, maka dipandang perlu untuk dilakukan evaluasi kebijakan reformasi birokrasi Polri kaitannya dengan konsep keteraturan pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dengan rancangan penelitian mengembangkan evaluasi kebijakan model CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini ingin menjawab mengapa Reformasi Birokrasi pada Polda Sulawesi Tengah dalam meningkatkan pelayanan publik belum berjalan secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aspek Konteks, Input, Proses, dan Produk Reformasi Birokrasi Polri Polda Sulawe si Tengah dalam pelayanan publik belum mencapai target “indicator outcome” yaitu belum terwujudnya polisi yang profesional, modern dan terpercaya, secara kelembagaan belum terwujud polisi yang bebas dari unsur KKN, belum terciptanya kualitas pelayanan publik yang optimal, serta masih rendahnya prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja birokrasi Polri, yang pada akhirnya sangat berdampak pada lambannya gerak reformasi birokrasi Polda Sulawesi Tengah. Selanjutnya, aspek konteks, input, proses, dan produk Reformasi Birokrasi Polri Polda Sulawesi Tengah dalam pelayanan publik juga secara struktural, instrumental, dan kultural belum didukung oleh kemampuan sumber daya aparatur dan infrastruktur yang seimbang untuk mendukung road map reformasi birokrasi Polri gelombang III. Hal tersebut diakibatkan oleh kecenderungan pelayanan yang masih berorientasi pamrih dan menganggap tugas sebagai bisnis. |