ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL DI KABUPATEN PASANGKAYU |
| Nama: IRFAN RUSLI SADEK |
| Tahun: 2021 |
| Abstrak ABSTRAK Irfan Rusli Sadek, Stambuk B 103 16 022, Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional di Kabupaten Pasangkayu (Promotor Juraid Abd.Latief, Ko promotor Nawawi Natsir dan Daswati). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional di Kabupaten Pasangkayu. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari 6 (enam) aspek yaitu : (1) Standar dan Sasaran Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Karakteristik Agen Pelaksana, (4) Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana, (5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, (6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jumlah informan sebanyak 15 ( lima belas ) orang yang ditentukan secara Purposive Sampling, analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman dengan melakukan Triangulasi Metode dan Sumber Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KTP Berbasis NIK Secara Nasional di Kabupaten Pasangkayu belum berkinerja baik, hal ini berdasarkan masih adanya 2 (dua) aspek yang belum berjalan sebagaimana mestinya yaitu ; aspek sumber daya, dan aspek lingkungan eksternal (ekonomi, sosial dan politik). Dapat dikemukakan temuan baru pada penelitian ini, bahwa keberhasilan implementasi Kebijakan KTP Berbasis NIK Secara Nasional di Kabupaten Pasangkayu yang ditinjau dari 6 (enam) aspek harus didukung dengan komitmen yang kuat dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pemerintah kabupaten Pasangkayu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, KTP Berbasis NIK secara nasional dan komitmen. |