ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH |
| Nama: IRWAN |
| Tahun: 2020 |
| Abstrak ABSTRAK Irwan, 2020. Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Disertasi. Program Studi Ilmu Sosial, Program Doktor, Pascasarjana, Universitas Tadulako. Promotor: Ridwan, Ko Promotor: Mustainah, Ani Susanti. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan untuk memperoleh konsep baru bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya ilmu kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Lokasi penelitian ini di Kota Palu pada 6 organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi dokumentasi, studi pustaka, dan FGD. Informan berjumlah 10 orang.Teknik penentuan informan dengan memilih orang yang dianggap dapat memberikan data dan informasi tentang SAKIP. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan condensation data, display data, dan konklusi/verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan penelitian didasarkan teori Grindle yang terdiri dari 2 (dua) faktor utama yaitu konten kebijakan dan konteks kebijakan. Konten kebijakan: 1) Pihak yang kepentingannya dipengaruhi, baik pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan kepentingannya tidak dipengaruhi; 2) Manfaat yang diperoleh untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja birokrasi belum efektif; 3) Perubahan yang diharapkan belum mengubah perilaku, sikap, dan budaya kinerja para pelaksana kebijakan; 4) Kedudukan pembuat kebijakan telah dilakukan dengan baik karena telah melibatkan para stakeholder dan memperhitungkan kompleksitasnya; 5) Pelaksana program melaksanakan kebijakan SAKIP cukup baik sesuai dengan tugas fungsi dan jenjang jabatan masing-masing; 6) Komitmen terhadap sumber daya belum mendapat dukungan legislatif dan eksekutif. Konteks kebijakan: 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat belum menjadi pendorong dalam konteks kebijakan untuk tercapainya konten kebijakan SAKIP; 2) Institusi dan karakteristik rejim belum mendukung kebijakan SAKIP; dan 3) Kepatuhan dan daya tanggap, para pelaksana kebijakan belum patuh dan merespon dengan baik isi kebijakan SAKIP. Kesimpulan penelitian bahwa kebijakan SAKIP pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan efektif. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, SAKIP, Konten Kebijakan, Konteks Kebijakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. |