JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH |
Nama: ZUBAIR |
Tahun: 2020 |
Abstrak ABSTRAK Zubair, 2020. Implementasi Kebijakan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Disertasi. Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor, Pascasarjana, Universitas Tadulako. Promotor: Syahir Natsir, Ko Promotor: Mustainah, Ko Promotor: Awad Soulisa. Penelitian ini bertujuan: Menganalisis implementasi kebijakan pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan administrator di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan untuk memperoleh konsep baru bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya Ilmu Kebijakan Publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Lokasi penelitian ini pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan: 1) Mengklarifikasi data; 2) Mengelompokkan data; 3) Mengolah data; dan 4) Mendeskripsikan data secara keseluruhan dengan. Hasil dan pembahasan penelitian menegaskan bahwa teori Grindle mencakup 2 (dua) dimensi besar yakni konten kebijakan dan konteks kebijakan. Untuk konten kebijakan menemukan 5 (lima) aspek yang telah berhasil diimplementasikan dengan baik, yakni: 1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan; 2) Jenis manfaat yang dihasilkan; 3) Kedudukan pembuat kebijakan; 4) Pelaksana program; dan 5) Sumber daya yang dikerahkan. Namun, ada satu aspek pada dimensi konten kebijakan yang belum berhasil dilaksanakan yakni derajat perubahan yang diinginkan tidak tercapai. Pada konteks implementasi kebijakan, ada 2 (dua) aspek berhasil dilaksanakan dengan baik yakni; 1) Karakteristik lembaga dan penguasa; dan 2) Kepatuhan dan daya tanggap. Ada satu aspek yang belum dilaksanakan dengan baik yakni kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, sehingga peneliti melakukan ekstensifikasi pemaknaan. Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara (ASN), Administrator, Konten Kebijakan, dan Konteks Kebijakan |