ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI POLRES MOROWALI UTARA |
| Nama: SONNY RIVALDO MANDIAS |
| Tahun: 2026 |
| Abstrak Sonny Rivaldo Mandias, Nomor Stambuk B102 24 065, dengan judul penelitian Implementasi Kebjiakan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polres Morowali Utara, dibimbing oleh Nawawi Natsir dan Abdul Hamid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebjiakan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polres Morowali Utara. Penelitian ini menggunakan metode dengan data kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Kantor Polres Morowali Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang di kemukakan oleh George C. Edward III. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 (tujuh) orang. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yaitu Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari empat aspek penting dalam implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, dari aspek komunikasi, koordinasi antara pimpinan, pelaksana, dan masyarakat binaan belum berjalan efektif. Instruksi dan informasi mengenai pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas sering kali tidak tersampaikan dengan jelas dan konsisten. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menyebabkan pemahaman warga terhadap peran dan fungsi Bhabinkamtibmas masih rendah. Kedua, dari aspek sumber daya, keterbatasan jumlah personel Bhabinkamtibmas dan sarana pendukung seperti kendaraan operasional, peralatan komunikasi, serta dukungan anggaran menyebabkan pelaksanaan tugas di lapangan belum maksimal. Ketiga, dari aspek disposisi atau sikap pelaksana, komitmen dan motivasi sebagian anggota Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pembinaan masyarakat masih rendah. Keempat, dari aspek struktur birokrasi, mekanisme kerja dan koordinasi antarbagian dalam Polres maupun antara Polres dengan pemerintah daerah belum sepenuhnya terintegrasi. Kata Kunci: Kebijakan, Bhabinkamtibmas, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi |