ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN MASSA DI WILAYAH HUKUM KANTOR KEPOLISIAN RESOR MOROWALI UTARA |
| Nama: HARIS |
| Tahun: 2026 |
| Abstrak Haris, Nomor Stambuk B102 24 048, dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Pengendalian Massa Di Wilayah Hukum Polres Morowali Utara, dibimbing oleh Mustainah dan Nawawi Natsir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengendalian Massa Di Wilayah Hukum Polres Morowali Utara. Penelitian ini menggunakan metode dengan data kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Kantor Polres Morowali Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang di kemukakan oleh Edward III. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 (delapan) orang. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yaitu Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Pengendalian Massa Di Wilayah Hukum Polres Morowali Utara belum berjalan dengan maksimal, hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya Aspek Komunikasi antar pelaksana belum berjalan dengan baik. Koordinasi antara pimpinan dan anggota di lapangan masih sering mengalami hambatan, terutama dalam penyampaian informasi secara cepat dan tepat saat terjadi situasi mendesak. serta komunikasi dalam penanganan pengendalian massa unjuk rasa belum berjalan dengan baik dikarenakan massa yang melakukan unjuk rasa selalu dalam keadaan yang tidak di duga tanpa ada surat pemberitahuan sebelumnya. Aspek Sumber daya, baik personel maupun sarana prasarana yang dimiliki oleh Satuan Samapta Polres Morowali Utara masih tergolong terbatas. Jumlah personel yang bertugas belum sebanding dengan luas wilayah dan intensitas kegiatan masyarakat. Aspek Disposisi bahwa komitmen dan integritas pelaksana di lapangan cukup baik, di mana anggota Samapta berusaha melaksanakan tugas pengendalian massa dengan menjunjung prinsip profesionalitas dan proporsionalitas. Aspek Struktur Birokrasi, dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian massa di Polres Morowali Utara sudah tersusun dengan jelas dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta memiliki pembagian tugas yang tegas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi Kata Kunci: Kebijakan, Pengendalian Massa, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi |