ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (Studi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah) |
| Nama: MUHAMMAD SAIFUL MUJAB |
| Tahun: 2026 |
| Abstrak Muhammad Saiful Mujab B10224013. Pembimbing Bapak Mohamad Irfan Mufti dan Bapak Nasurullah dengan judul tesis Implementasi Kebijakan Penyelesaian Kerugian Daerah Di Badan Pemeriksa Keuangan (Studi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelesaian kerugian daerah di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dengan menggunakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan implementasi kebijakan tersebut di Provinsi Sulawesi Tengah secara sistematis, realistis, dan akurat. Metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, dokumentasi, dan tinjauan pustaka. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan Edward III, yang mencakup empat aspek kunci: komunikasi, sumber daya, organisasi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelesaia kerugian daerah di Provinsi Sulawesi Tengah belum terlaksana secara optimal. Dari aspek komunikasi, terdapat perbedaan pemahaman dan kurangnya sosialisasi. Aspek sumber daya, masih menghadapi keterbatasan jumlah personel dan anggaran. Aspek disposisi komitmen dan tanggung jawab belum seragam untuk seluruh instansi. Serta dari aspek struktur birokrasi, alur birokrasi masing cenderung panjang dan berjenjang. Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyelesaian kerugian daerah di Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan namun belum efektif secara menyeluruh. Diperlukan upaya penguatan komunikasi antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penegasan komitmen pimpinan SKPD, serta penyederhanaan struktur birokrasi melalui penyusunan SOP terpadu dan pengembangan sistem informasi digital agar proses penyelesaian kerugian daerah dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penyelesaian Kerugian Daerah, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. |