ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 |
| Nama: RUDY GUNAWAN |
| Tahun: 2025 |
| Abstrak Rudy Gunawan B 102 23 029, dengan judul “Implementasi Kebijakan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023” yang dibimbing oleh Bapak Slamet Riadi selaku pembimbing utama dan Bapak Muzakir selaku pembimbing anggota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan seleksi calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses seleksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif yang akan memberikan gambaran tentang sasaran penelitian secara empiris, menggunakan kerangka teori van Meter dan van Horn untuk mengkaji implementasi kebijakan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang yaitu empat orang dari pihak BKD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pelaksana utama kebijakan dan satu orang peserta seleksi PPPK Tahun 2023. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi PPPK meliputi beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pengangkatan, namun terdapat kendala seperti perbedaan persepsi definisi eks THK-II, rendahnya tingkat kelulusan (40%), komunikasi yang kurang efektif, serta kurangnya keterlibatan pengawas eksternal. Analisis data mengungkapkan bahwa informasi yang tidak konsisten dan minimnya sosialisasi menyebabkan ketidaksiapan pelamar, yang berdampak pada lonjakan pendaftaran di akhir waktu sehingga mengakibatkan gangguan teknis pada server. Selain itu, kondisi ekonomi, sosial, dan politik kurang diperhatikan terutama dalam penyediaan ruang aspirasi masyarakat. Keseluruhan hambatan ini menunjukkan perlunya peningkatan komunikasi, pengawasan, dan partisipasi publik agar implementasi kebijakan seleksi PPPK dapat berjalan lebih optimal |