ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulAKUNTABILITAS PELAYANAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI SULAWESI TENGAH |
| Nama: YULIANTI |
| Tahun: 2025 |
| Abstrak Yulianti, Stambuk B 102 23 026 Judul Tesis “Akuntabilitas Pelayanan Bantuan Keuangan Pemerintah Kepada Partai Politik di Provinsi Sulawesi Tengah” di bombing oleh Abd. Rivai sebagai Pembimbing Utama dan Nuraisyah sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pelayanan Bantuan Keuangan Pemerintah Kepada Partai Politik di Provinsi Sulawesi Tengah. Lokus penelitian ini di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang diantaranya 4 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan 3 dari perwakilan partai politik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Akuntabilitas menurut Rizal Djalil (2014:450) sebagai pisau analisis dalam mengkaji Akuntabilitas Pelayanan Bantuan Keuangan Pemerintah Kepada Partai Politik di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan melihat 3 indikator yaitu Integritas Keuangan, Pengungkapan, dan Ketaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke 3 aspek diatas menuai beragam masalah yang berdampak pada akuntabilitas pelayanan. Pada aspek Integritas Keuangan menunjukkan bahwa masih memperlihatkan pola birokrasi yang tidak sehat. Keterbukaan informasi terkait dengan jumlah anggran yang ada berbeda penyampaiannya terhadap partai politik, sehingga ketidak sesuaian anggaran yang disiapkan dan diberikan kepada partai politik. Aspek Pengungkapan, masalah terjadi secara eksternal dimana partai politik. Dokumen laporan keuangan tidak sesuai dengan apa yang telah di belanjakan, sehingga proses verifikasi dokumen terjadi secara berulang-ulang. Ketidak pemahaman serta pembuatan laporan keuangan asal-asalan oleh partai politik dalam menyusun laporan keuangan yang berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya aspek terakhir ialah ketaatan, pun menuai beragam masalah seperti Dalam menyusun rencana anggaran belanja dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai dengan standar-standar pembiayaan (SBU) yang di atur Pemprov Sulteng. Hal ini menyulitkan proses pelayanan yang ada di Kesbangpol Pemprov Sulteng. Sehingga proses Verifikasi dokumen terjadi secara berulang-ulang. Dampaknya, proses pelayanan yang dilakukan mengalami keterlambatan, kurang informatif, tidak konsisten dalam memberikan pelayanan khususnya pada penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik. Disamping keluhan-keluhan Partai, juga ada temuan administrasi oleh BPK berupa kekurangan kelengkapan administrasi pertanggung jawaban kegiatan yang dilaksanakan seperti tidak adanya bukti kwitansi, selisih dana pertanggung jawaban tidak sesuai dengan pengajuan, dan foto kegiatan yang tidak dilampirkan. |