ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulImplementasi Kebijakan Pertambangan Di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu |
| Nama: NINING HAPSARI |
| Tahun: 2024 |
| Abstrak NINING HAPSARI (B10222039). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Minerba Di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu. (Dibimbing Oleh H.Irwan Waris dan M. Nur Alamsyah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pertambangan rakyat di kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam pengelolaan pertambangan rakyat di wilayah kelurahan Poboya pada tahun 2023, dilihat dari faktor standar dan tujuan kebijakan, alokasi sumber daya, karakteristik organisasi yang melaksanakan kebijakan, sikap dan disposisi para pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam lingkungan tersebut, sebagaimana teori model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, 1975 (Hernawan, 2015) belum berjalan efektif dan optimal. Namun pada faktor komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksanaan sudah berjalan dengan baik. Saran penelitian untuk meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan dalam pengelolaan pertambangan rakyat di wilayah kelurahan Poboya, dalam faktor standar dan tujuan kebijakan yakni memastikan bahwa faktor standar dan tujuan kebijakan pertambangan rakyat sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memperhitungkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam faktor alokasi sumber daya yakni memprioritaskan pendekatan yang berkelanjutan dan adil, dengan memperhatikan kebutuhan jangka panjang masyarakat lokal serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak merugikan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi lokal. Dalam faktor karakteristik organisasi yang melaksanakan kebijakan yakni memperhatikan transparansi dan partisipasi dalam proses implementasi kebijakan pertambangan rakyat. Dalam faktor sikap dan disposisi para pelaksana yakni memperkuat pendidikan dan pelatihan yang fokus pada pemahaman yang lebih dalam tentang kebijakan pertambangan rakyat serta memperkuat kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pelaksanaannya. Dalam faktor kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam lingkungan tersebut yakni melibatkan semua pemangku kepentingan dan memastikan adanya mekanisme kompensasi atau pembangunan berkelanjutan dapat membantu meminimalkan konflik dan memperkuat dukungan terhadap kebijakan tersebut. |