Perpustakaan
DESKRIPSI DATA LENGKAP
JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASANGKAYU (Studi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang)
Nama: RACHMAT N
Tahun: 2024
Abstrak
ABSTRAK Rachmat N, B 102 22 024. Implementasi Kebijakan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasangkayu (Studi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang). Dibimbing oleh H. Nasir Mangngasing dan M. Nur Alamsyah. Penelitian ini mengupas tentang Implementasi Kebijakan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasangkayu dengan Studi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang berangkat dari fenomena pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa pasca Pemilihan Kepala Desa secara serentak. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan penentuan informan secara purposive sampling. Informan penelitian adalah Kepala Dinas dan staf pada Kantor Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasangkayu, Sekretaris Camat Dapurang, Kepala Desa Bulubongggu, dan Ketua BPD Desa Bulubonggu. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pendekatan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu belum melakukan sosialisasi khusus terkait materi kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (2) Belum tersedianya anggaran yang khusus diperuntukkan untuk mengimplementasikan kebijakan pengangkatan dan perberhentian Perangkat Desa (3) Belum adanya Standar Operasional Prosedur yang dibuat dalam bentuk Peraturan Bupati yang menjadi acuan bagi implementoor di tingkat Desa. Berdasarkan dimensi implementasi kebijakan model Goerge Edward III merupakan sebuah sistem yang tidak terpisahkan, maka apabila diantara sistem tersebut masih ada yang tidak terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum efektif. Kata Kunci : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Sruktur Birokrasi.

Sign In to Perpus

Don't have an account? Sign Up