ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulEVALUASI KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH |
| Nama: DICKY EKA PUTRA |
| Tahun: 2024 |
| Abstrak Dicky Eka Putra, B 10221036. (Evaluasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah). Daswati Dan Hj. Nuraisyah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui megetahui Evaluasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang di kaji berdasarkan model teori evaluasi implemntasi kebijakan William N . Dunn (2003:608) dengan menggunakan aspek 1). Efektifitas, 2). Efisiensi, 3). Kecukupan, 4). Pemerataan, 5). Responsibilitas dan 6). Ketepatan Jenis penelitian yang di gunakan deskriftif Kualitatif dengan pengambilan informan secara purposive dan jumlah informan terpilih 5 orang dengan teknik Pengumpulan data, 1). Observasi, 2). Wawancara, 3) Dokumentasi. Dengan menganalisa dari seluruh hasil wawancara. Hasil Penelitian Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dikategorikan baik terlaksana dengan baik, sedangkan sumber daya manusia yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, masih kurang dan belum mencukupi dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah, kalau pendidikan formal pegawai yang ada sudah cukup memadai tapi masih perlu terus ditingkatkan kemampuannya dalam rangka mengimplementasikan kebijakankebijakan yang ada, karena Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah semakin banyak dan berat, adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam penatausahaan Barang Milik Daerah, adalah: (1) rendahnya etos kerja dan disiplin pengurus barang pengguna, (2) keterbatasan data pendukung aset tetap, (3) minimnya pendidikan dan pelatihan yang berhubungan denganpengelolaan barang milik daerah, (4) rendahnya koordinasi dan komitmen pihak- pihak yang terlibat dalam penatausahaan Barang Milik Daerah, dan (5) minimnya pemahaman penggunaan aplikasi dalam pencatatan barang milik daerah. . Kata Kunci : Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsibilitas, Ketepatan |