ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulImplementasi Kebijakan Bantuan Sosial Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu |
| Nama: CHANDRA FRISTIAWAN PRIMA |
| Tahun: 2022 |
| Abstrak ABSTRAK Chandra Fristiawan Prima, No Stambuk, B102020044. Judul Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu. Pembimbing Abu Tjaija dan Slamet Riyadi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan implementasi kebijakan bantuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu sudah efektif. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik penarikan informa menggunakan purposive. Analisis data digunakan yaitu model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terori yang digunakan adalah teori Van Meter dan Van Horn, terdiri dari 6 (enam) aspek yaitu : ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi-kondisi ekonomi,sosial dan politik, dan kecenderungan pelaksana (implementors). Berdasarkan hasil penelitian, bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu sudah efektif. Dari aspek ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana dan kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik sudah terpenuhi, sementara aspek lain belum maksimal yaitu Pertama; aspek karakteristik badan pelaksana, yaitu tidak tegas sanksi yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu kepada pihak-pihak yang melanggar, sehingga tidak terbangun kesadaran TP4, pihak ketiga dan masyarakat yang pada gilirannya para pelaksana kebijakan menjadi tidak bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan. Kedua; aspek kecenderungan pelaksana (implementors), yaitu sikap yang dinilai tidak bertanggungjawabn dan transparan karena memberikan janji-janji manis kepada masyarakat dan tidak mengawal secara ketat perbaikan/pembangunan rumah, sehingga masyarakat belum menempati rumahnya. Kata Kunci : Kebijakan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Stimulan |