ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN PASANGKAYU |
| Nama: ISWAN PRIMA PUTRA |
| Tahun: 2022 |
| Abstrak ABSTRAK Iswan Prima Putra Nomor Stambuk B 102 20 033, “Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Pasangkayu”. (dibawah bimbingan Bapak HASBULLAH dan Ibu INTAM KURNIA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pasangkayu. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan cara purposive. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu model analisis interaktif Miles dan Huberman,yaitu proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Teori yang digunakan yaitu teori dari teori Edward III (1980:9-10) berpendapat ada 4 variabel penentu kebijakan publik yaitu Communication (Komunikasi), Resourchess (Sumber Daya), Dispotition or Attitude (Sikap) dan Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi). Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) terhadap efektivitas dan efisiensi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Pasangkayu belum optimal. Pertama; Aspek Communication (Komunikasi) terjadi kendala dimana super admin Aplikasi SIPD Kabupaten Pasangkayu sulit berkomunikasi dengan Pihak Kementrian Dalam Neger selaku penyedia aplikasi. Kedua : Aspek Resourchess (Sumber Daya) dibutuhkan staf penginput antara 2 (dua) sampai 4 (empat) orang untuk mendukung kasubag program/analis perencana disamping itu para pimpinan perlu diberikan bimbingan agar bisa menjalankan aplikasi SIPD, dari sisi sarana dan prasarana dibutuhkan peremajaan komputer disejumlah perangkat daerah dan penyediaan jaringan internet di pedesaan, dari sisi ketersediaan anggaran sudah memadai namun dibutuhkan penambahan honorarium agar sebanding dengan beban kerja para admin. Ketiga Dari aspek Dispotition or Attitude (Sikap) : aplikasi SIPD tidak efisien dari segi waktu dan Tenaga dimana admin terkesan bekerja secara marathon dan tidak kenal waktu dan Keempat Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi) : terlihat sedikit ada irisan antara Kementrian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dimana masing-masing institusi tersebut terlihat terlibat dalam perlombaan pengembangan aplikasi perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Aplikasi SIPD, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi |