ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI |
| Nama: KHAIRUNNISA |
| Tahun: 2025 |
| Abstrak Khairunnisa, stambuk B. 102 200 020. Judul Tesis “Implementasi Kebijakan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-toli. Di bimbing oleh Ibu Ani Susanti selaku pembimbing 1 dan Ibu Nuraisyah selaku pembimbing 2 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan Secretariat Daerah Kabupaten Toli-toli. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-toli dengan informan sebanyak 5 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Model Interaktif Miles dan Huberman. Teori utama yang jadi acuan dalam penelitian ini adalah Teori Edward III (1980-9) yang menjelaskan bahawa ada 4 aspek yang dapat dijadikan pengukuran Implementasi Kebijakan yaitu Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berdasarakan hasil penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Toli Toli, Belum berjalan Efektif, dilihat dari beberapa aspek yaitu : (1) komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi yaitu dimensi transmisi, kejelasan dan konsistensi semuanya akan tetapi belum berjalan dengan baik. Komunikasi yang dilakukan pimpinan dan staf pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Toli Toli, menunjukkan hasil yang belum optimal. (2) sumber daya manusia dalam melaksanakan administrasi sudah berada pada kategori professional serta sumber daya anggaran dan sarana sudah memadai, (3) Disposisi penempatan staf sesuai dengan bidang keahliannya, (4) Segi struktur SOP sudah jelas dan terlaksana secara efektif dengan melakukan pemantauan atau pengawasan serta sanksi yang ketat terhadap ASN yang melakukan pelanggaran. Kesimpulan yaitu bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dapat diimplementasikan secara efektif. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi |