ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALOKASIAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN ANGGARAN 2017-2019 |
| Nama: FATMAWATI ANGGO |
| Tahun: 2022 |
| Abstrak Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengalokasian anggaran pada APBD Kabupaten Banggai Laut. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penentuan informan dilakukan secara purposive. Informan penelitian adalah Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan dua orang pegawai. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pendekatan model interaktif Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, kondensasi, displai dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai ini telah merujuk atau berpedoman pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Dan telah menyesuaikan dengan prosedur-prosedur kegiatan yang dapat dilakukan terkait pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kemudian pada ada aspek sumber daya, seluruh staf dan pejabat terkait telah mengetahui peraturan mengenai Pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), hail ini karena kebijakan tersebut selalu disosialisasikan ke pihak-pihak terkait. Selanjuntnya pada aspek hubungan antar organisasi, BPKAD melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam memperoleh dukungan terkait dengan kebijakan sehingga kelompok sasaran mampu memahami dan bertanggung jawab atas kebijakan yang dijalankan. Dan pada aspek karakteristik agen pelaksana, diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Mingingat cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Kemudian pada aspek sosial, politik dan ekonomi, bahwa dalam penyusunan program penganggaran telah disesuaikan sehingga ketika di aplikasikan semuanya sudah sesuai, namun karena biasa ada dinamika dalam pemerintahan maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Serta pada aspek disposisi atau sikap implementor, dalam pelaksanaan tugas sudah konsisten dalam menjalankan kebijakan terutama dalam pengalokasian anggaran. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, dan APBD |