ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI LAUT |
| Nama: MULYANI SASMITA |
| Tahun: 2021 |
| Abstrak ABSTRAK Mulyani Sasmita, B 102 19 127. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Banggai Laut. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Nasir Mangasing dan Pembimbing II Bapak Abd. Rivai, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Banggai Laut. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penentuan informan dilakukan secara purposive. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pendekatan model interaktif Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, kondensasi, displai dan verifikasi data. Hasil penelitian menggunakan teori Edward III yang menunjukkan bahwa : Aspek komunikasi, pelaksana PKH di Kabupaten Banggai Laut telah membangun komunikasi antar para pihak namun belum maksimal, memberikan informasi yang relevan, namun sosialisasi tidak secara rutin dilakukan kepada para pihak khususnya pejabat lintas isntansi yang membutuhkan informasi tersebut. sumber daya (Resouces), ketersediaan sumberdaya pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banggai Laut ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) PKH yang direkrut dengan syarat syarat standar akademis dan pengalaman yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial, kemudian diperkuat dengan diklat dan Bimtek dan telah memenuhi rasio 1 (satu) pendamping sosial mendampingi 250KPM, pelaksana (disposisi), dari sisi loyalitas, komitmen dan kejujuran implementator dalam pelaksanaan program keluarga harapan telah berjalan sesuai dengan kode etik yang ditetapkan institusi, berdasarkan nilai dan sikap santun, integritas dan professional. struktur birokrasi, pelaksanaan kegiatan PKH telah dilakukan berdasarkan sumber Operasional Prosedur (SOP), demikian juga fragmentasi berupa distribusi kewenangan, hirarki telah berjalan cukup sinergis antar unit pemerintah yang terlibat. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi |