ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KULAWI |
| Nama: Winston Ignatius |
| Tahun: 2019 |
| Abstrak Winston Ignatius, B 102 17 047, Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kulawi yang di bimbing oleh Bapak Christian Tindjabate dan Bapak Hasbullah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan perhutanan sosial pada KPH Kulawi melalui pendekatan teoritik menurut Van Meter dan Van Horn yang diukur melalui enam indikator yaitu 1) standar dan sasaran kebijakan, 2) sumberdaya, 3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4) karakteristik agen pelaksana, 5) lingkungan ekonomi, sosial dan politik, dan 6) sikap para pelaksana. Namun, pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan empat indikator. Metode penelitian adalah kualitatif, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Hasil penelitian adalah indikator standar dan sasaran kebijakan sudah menunjukkan sisi yang positif atau dapat dimaknai sudah dapat terwujud dengan baik. Ketentuan dasar yang dijadikan acuan dan sasaran dari pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial jelas mendapat perhatian utama. Indikator sumberdaya masih belum mampu memberikan dampak positif. Masih terbatasnya jumlah tenaga teknis serta alokasi dana yang ada sehingga mengakibatkan pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial belum maksimal. Indikator sikap pelaksana yang dicirikan melalui pemahaman terhadap suatu kebijakan dan keaktifan dalam melaksanakannya masih belum dipahami secara utuh dan menyeluruh sehingga ikut memberikan sumbangan terhadap timpangnya kebijakan pada tahap implementasinya. Indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang dicirikan khususnya dukungan kelompok sasaran (masyarakat) dan dukungan pemerintah daerah masih belum dirasakan ditandai dengan belum adanya keterlibatan langsung dari pemerintah daerah dalam ikut mendorong percepatan perhutanan sosial baik dalam bentuk sosialisasi maupun keikutsertaan pada tahap pelaksanaan di masyarakat. |