ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN GEMPA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA PALU |
| Nama: ANGGRIAWAN |
| Tahun: 2019 |
| Abstrak Anggriawan. Implementasi Kebijakan Penanganan Gempa oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu (Dibimbing oleh Hj. Nur Aisyah Ambo dan Hj. Ani Susanti). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu pasca gempa bumi 28 September 2018. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang dianggap layak. Data hasil wawancara yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode analisis yang dikemukakan oleh Edward III dengan empat variabel indikator yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Birokrasi. Teknik pengumpulan data ialah wawancara secara mendalam yang didukung dengan dokumen terkait. Lokasi penelitian di Kantor Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan gempa oleh BPBD Kota Palu pasca gempa bumi, tsunami dan liquifaksi 28 September 2019 belum maksimal berjalan sebagaimana mestinya. Dalam indikator komunikasi, lambatnya aksi cepat tanggap dalam evakuasi diakibatkan karena alat komunikasi antar OPD terkait masih bergantung pada telepon genggam yang sinyalnya sewaktu waktu hilang, kemudian minimnya sosialisasi mitigasi bencana mengakibatkan masyarakat banyak yang menjadi korban karena ketidakpahaman atas langkah-langkah yang ditempuh dalam evakuasi mandiri. Indikator sumberdaya masih terdapat minimnya agen pelaksana di tingkat bawah sehingga banyak lokasi bencana yang tidak tersentuh, selain itu minimnya alat berat yang memperlambat evakuasi korban dan juga pembersihan puing-puing. Selanjutnya indikator disposisi sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Terakhir ialah indikator birokrasi tidak berjalan dengan baik karena prosesnya yang berbelit-belit sehingga mayoritas masyarakat mengeluh terhadap pelayanan saat masa tanggap darurat dan pasca masa tanggap darurat dicabut. Kata Kunci: Kebijakan, Gempa Palu, BPBD |