ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulPRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH |
| Nama: ADIFIAN SAPUTRA SETIATAMA |
| Tahun: 2020 |
| Abstrak A B S T R A K Adifian Saputra Setiatama, Nomor Stambuk B 102 16 083. Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dibimbing oleh Nasir Mangngasing dan Nawawi Natsir. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui implementasi prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun teori yang digunakan adalah prinsip good governance yang dikemukakan oleh Edralin dan Whitaker (2007:35) di mana terdapat sembilan indikator untuk mengukur tingkat penerapan good governance di pemerintahan yakni partisipasi masyarakat, aturan hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Tipe penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yang berusaha menuturkan dan menafsirkan data yang berkenan dengan fakta, mengunakan metode purposif, pengumpalan data dan pembahasan dengan pendekatan analisis kualitatif pengumpulan data dan bahan melalui observasi dan wawancara dengan jumlah lima informan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada indikator aturan hukum, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis telah berjalan dengan maksimal. Namun, untuk indikator transparansi, kepedulian terhadap stakeholder, partisipasi masyarakat belum berjalan dengan maksimal disebabkan oleh kurangnya fasilitas yang mendukung dalam rangka terciptanya akses yang mudah bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan dari kantor tersebut termasuk di dalamnya pengelolaan anggaran melalui media tertentu seperti media online yang mudah untuk diakses masyarakat baik di manapun dan kapanpun. Kata Kunci: Good Governance, Transparansi, Partisipasi Masyarakat |