ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG |
| Nama: DITA MAHARANI |
| Tahun: 2026 |
| Abstrak Dita Maharani, B 101 21 149,” Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kabupaten Parigi Moutong “. Dibimbing Oleh Slamet Riadi selaku pembimbing 1 dan Yulizar Pramudika Tawil selaku pembimbing II Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Parigi Moutong. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam indikator utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PBG di Kabupaten Parigi Moutong telah memiliki landasan hukum, tujuan, dan struktur pelaksana yang jelas. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memastikan kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang, serta menjamin terpenuhinya standar teknis bangunan. Namun, pelaksanaan di lapangan belum optimal karena masih terdapat berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, terbatasnya kegiatan sosialisasi, kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, gangguan teknis pada sistem OSS-RBA, serta beban ekonomi yang dirasakan masyarakat. Selain itu, koordinasi antar instansi pelaksana telah berjalan namun masih menemui kendala terkait kelengkapan dokumen dan perbedaan persepsi teknis. Sikap pelaksana umumnya positif dan responsif, meskipun masih terdapat keluhan terhadap kualitas pelayanan. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan PBG di Kabupaten Parigi Moutong belum sepenuhnya efektif, sehingga perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan koordinasi lintas instansi, perluasan sosialisasi kepada masyarakat, serta penyesuaian kebijakan dengan kondisi sosial ekonomi daerah agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Persetujuan Bangunan Gedung |