ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI DESA KARYA MUKTI KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA |
| Nama: SARIATUN HASANAH |
| Tahun: 2025 |
| Abstrak Sariatun Hasanah B10121130, Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Dosen Pembimbing I Dr. Abdul Hamid, S.Sos., M.Si M.Si dan Dosen Pembimbing II M.Kafrawi Al-Kafiah Samsu, S.Sos., M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, khususnya terkait larangan produksi, konsumsi, dan jual beli minuman keras tradisional seperti cap tikus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi/arsip. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan Desa Karya Mukti, Masyarakat Desa Karya Mukti, serta Bhabinkamtibmas Desa Karya Mukti. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dimana ada empat indikator yang digunakan untuk mengetahui baik atau tidaknya Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi dalam penyampaian dan sosialisasi Peraturan Desa (PERDES) telah dilakukan, namun belum efektif karena masih ada masyarakat yang melanggar. Dari sisi sumber daya, jumlah aparatur desa cukup memadai tetapi kompetensinya masih rendah dan fasilitas pendukung terbatas. Disposisi aparat menunjukkan komitmen yang tinggi, namun tidak diimbangi dengan sistem birokrasi dan pengawasan yang kuat. Selain itu, faktor ekonomi seperti minimnya lapangan pekerjaan menyebabkan masyarakat tetap memproduksi cap tikus meskipun dilarang. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada penguatan kapasitas aparat, peningkatan fasilitas, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kata Kunci: Implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban, Komunikasi, Sumber Daya Disposisi, Struktur Birokrasi |