ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA KEPOLISIAN RESORT KOTA PALU |
| Nama: LIKA DILLA |
| Tahun: 2024 |
| Abstrak ABSTRAK Lika Dilla B 101 20 174, dengan judul ‘’Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kepolisian Resort Kota Palu’’. Dibimbing oleh Intam Kurnia selaku pembimbing utama Bersama Syarif Permana Salingkat selaku pembimbing kedua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kepolisian Resort Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan Deskriptif Kaulitatif, yaitu memberikan gambaran tentang fenomena atau fokus permasalahan yang tengah diteliti yang terjadi di lokasi penelitian sesuai fakta yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara informan secara mendalam dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder. Sedangkan informan dalam penelitian ini berjumlah 11 rang yaitu 6 orang dari pihak petugas kepolisian bagian kepengurusan Surat Izin Mengemudi Polresta Kota Palu Sulawesi Tengah, 5 orang dari pihak pemohon surat izin mengemudi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George C. Edward III dimana ada empat indikator yang digunakan dalam tahapan Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kepolisian Resort Kota Palu. Keempat indikator tersebut yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kepolisian Resort Kota Palu belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian, Dimana ada 4 (Empat) aspek yang dijadikan tolak ukur berdasarkan Teori yang digunakan yaitu teori George Edward III Komunikasi,Sumber Daya,Disposisi,Struktur Birokrasi tujuan yang ingin dihasilkan atau dicapai dari adanya Kebijakan Penerbitan surat izin mengemudi melalui Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi belum dapat dikatan terlaksana dengan baik. Dikarenakan pada aspek Komunikasi pada indikator kejelasan, Pada indikator Konsistensi .Aspek Sumber Daya pada indikator Informasi. Aspek Disposisi pada indikator efek Disposisi. Aspek Struktur Birokrasi, dari keempat aspek yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini belum dapat dikatakan berjalan dengan baik berdasarkan dari hasil peneliti Ketika turun dan melihat fakta yang terjadi dilapangan. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kepolisian Resort Kota Palu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi |