JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TADULAKO |
Nama: FIRA JUNIAR |
Tahun: 2024 |
Abstrak Fira Juniar, B 101 20 155, dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako”. Dalam bimbingan Bapak Muzakir Tawil selaku Pembimbing Utama bersama Ibu Agusta Sri Astuti selaku Pendamping Pembimbing. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi target dan mengembangkan program yang mendukung pencapaian indeks Kinerja Utama (IKU) di Universitas Tadulako sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif dalam memperoleh data dari informan. Informan dalam penelitian ini terdapat 1 orang dari Pusat Pengembangan MBKM Universitas Tadulako, 1 Koordinator Program Studi Administrasi Publik Tahun 2023, 1 Koordinator Prodi Ilmu Komunikasi, 1 Ketua MBKM FISIP, dan 3 Mahasiswa dari 3 Prodi dengan Program MBKM berbeda. Adapun untuk mengetahui hasil terkait program MBKM di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako menurut George C. Edward III ada 4 aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh disimpulkan bahwa Program MBKM di FISIP belum sepenuhnya berjalan dengan baik pada beberapa aspek yaitu pada aspek komunikasi terkait konsistensi pelaksanaan 8 kegiatan dari program MBKM namun hanya 3 kegiatan saja yang dilakukan di FISIP. Pada aspek sumber daya terkait fasilitas bisa dilihat belum tersediannya ruang MBKM FISIP dan juga masih kurangnya pemahaman dosen-dosen terkait program MBKM serta pengunaan SITAMPAN, kemudian pada aspek disposisi walaupun Telah disediakan buku panduan dan petunjuk teknis namun masih diperlukan buku panduan rekognisi atau sejenisnya sebagai acuan dalam skema konversi SKS. Namun pada aspek struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaannya FISIP masih menggunakan SOP yang bersumber dari MBKM UNTAD. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. |