JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA PALU (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu) |
Nama: GUGUN TRISNO |
Tahun: 2024 |
Abstrak Gugun Trisno, Stambuk: B101 20 106 Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Mal Pelayanan Publik Kota Palu (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu). Di bimbing oleh: Nawawi Natsir dan Abdul Hamid. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan terpadu satu atap/pintu yang proses pelayanannya, mulai dari tahap awal hingga proses penyelesaian dilaksanakan di satu tempat/instansi dengan pelayanan berbasis elektronik. Permasalahan yang diteliti adalah Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu. Dasar penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data melalui Informan serta pengumpulan data-data pendukung lainnya yang disertai dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Edward III dimana beberapa variabel yang digunakan menjadi indikator keberhasilan Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diantaranya Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Mal Pelayanan Publik Kota Palu khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 4 aspek yang dikemukakan oleh Edward III, yaitu pada aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, yang dari ke empat aspek tersebut belum berjalan dengan maksimal dan masih terdapat beberapa faktor penghambat yang mengakibatkan proses Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. |