ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulEVALUASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA KANTOR WALIKOTA PALU |
| Nama: NI KADEK AFRILA ARDINI |
| Tahun: 2024 |
| Abstrak ABSTRAK Ni Kadek Afrila Ardini, B10120088. “Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Walikota Palu”. Skripsi program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tandulako. Dibimbing oleh Bapak Abdul Rivai (Pembimbing I) dan Agusta Sri Astuti (Pembimbing II) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Walikota Palu. Metode penelitian yang digunakan Deskriptif Kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang fenomena atau fokus permasalahan yang tengah diteliti yang terjadi di lokasi penelitian sesuai fakta yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara informan secara mendalam dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder. Sedangkan informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wiliam N Dun dimana ada lima indikator yang digunakan dalam tahapan Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Walikota Palu. Keenam indikator tersebut yaitu: Efektifitas, Efesiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Walikota Palu, di lihat dari indikator teori Wiliam N Dunn yaitu: Efektifitas, Efesiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan kebijakan ini hanya efektif berjalan pada awal kebijakan di tetapkan, ditemukannya asbak sebagai perangkat penunjang kegitan merokok, tidak adanya ketaatan, komitmen, ketegasan penegak peraturan, tidak tersediannya ruang khusus merokok dan tidak adanya sanksi bagi yang melanggar aturan dan penerapannya masih sangat kurang bisa dikatakan gagal untuk diterapkan pada sebagaian tempat dan hanya efektif pada rumah sakit dan bandara dan tidak adanya monitoring yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan penegak praturan. Serta tidak semua menjalankan kebijakan ini dengan baik, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya para pegawai yang melakukan kegiatan kegiatan merokok di ruang lingkup kantor walikota, dinas kesehatan dan bahkan pada kantor satpol pp saja banyak para pegawai yang melakukan kegiatan merokok di dalam ruangan. Segala bentuk permasalahan ini perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah daerah terhadap Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 tahun 2015. Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok, Kantor Walikota Palu, Efektifitas, Efesiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketetapan |