ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulEvaluasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala |
| Nama: AHMAD REZKI NASRULLAH |
| Tahun: 2023 |
| Abstrak Ahmad Rezki Nasrullah Stambuk B 101 18 158, dengan judul "Evaluasi kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala. di bimbing oleh Intam Kurnia bersama Yulizar Pramudika Tawil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) di Kabupaten Donggala. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan oleh William N. Dunn ( 2003:609-611 ) dimana ada enam indicator yang digunakan untuk mengetahui baik atau tidaknya Evaluasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) di Kabupaten Donggala. Keenam indicator tersebut yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Metode penelitian yang digunakan Deskriptif Kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara informan secara mendalam dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kebijakan program PTSL di kabupaten Donggala belum berjalan dengan baik. Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam upaya mempercepat pendaftaran tanah, namun dalam proses implementasinya masih belum terlaksana dengan baik, karena kebijakan tidak dilakukan dengan konsisten oleh para implementor. Hal ini disebabkan belum tercukupnya sumber daya manusia pada kantor pertanahan kabupaten donggala. Keberhasilan dari suatu kebijakan sangatlah membutuhkan kecukupan sumber daya yang baik. Sumber daya merupakan salah satu factor penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, dimana tanpa adanya dukungan dari sumber daya yang memadai, baik itu berupa jumlah maupun kemampuan ataupun keahlian para pelaksana kebijakan, tentunya para pelaksana tidak akan mencapai tujuannya. |