ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DI KELURAHAN BESUSU BARAT KOTA PALU |
| Nama: NUR INDAH |
| Tahun: 2023 |
| Abstrak ABSTRAK NUR INDAH, Stambuk B 101 17 244, Judul Skripsi yaitu “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Di Kelurahan Besusu Barat Kota Palu”. Pembimbing Utama Nasir Manggasing dan Pembimbing Pendamping Nasrullah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Di Kota Palu khususnya di Kelurahan Besusu Barat. Teori yang digunakan adalah teori George C. Edward III yang terdiri dari 4 variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktrur birokrasi. Dasar penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan metode analisis data melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Palu khususnya di Kelurahan Besusu Barat belum berjalan dengan maksimal, seperti indikator komunikasi dan sumber daya belum berjalan sebagaimana mestinya, karena sosialisasi belum berjalan sesuai dengan harapan, dimana masih belum terjalin komunikasi yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja, Lurah dengan tujuan kebijakan, berupa sosialisasi secara rutin dan informasi yang diberikan. Serta kendala dari aspek sumber daya fasilitas, yang ada pada indikator sumber daya dapat disimpulkan cukup, dimana jumlah volume petugas Satuan Polisi Pamong Praja berbanding terbalik dengan sarana yang dimiliki. Dua indikator lainnya sudah berjalan sesuai dengan harapan untuk aspek disposisi sikap yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan langkah yang akan dilakukan dan indikator struktur birokrasi yang memiliki dua aspek baik Standar Operasional Prosedur maupun pembagian kewenangan telah dilaksanakan dengan baik. Kata Kunci: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi |