ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALU DALAM MENANGANI PEMULIHAN EKONOMI PEDAGANG KAKI LIMA DI PANTAI TALISE |
| Nama: KAMAL ALI BADJEREY |
| Tahun: 2024 |
| Abstrak Kamal Ali Badjerey : B 101 17 158, Prodi Administrasi Publik, Judul Skripsi, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Palu Dalam Menangani Pemulihan Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Pantai Talise”Dibimbing oleh bapak Mohammad Irfan mufti selaku pembimbing I dan bapak Yulizar Pramudika Tawil selaku pembimbing II Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah kota palu dalam melaksanakan pemulihaan ekonomi pedagang kaki lima di pantai talise. Penelitian ini menggunakan model implementasi menurut Van Meter Dan Van Horn dengan enam variabel yaitu Standar dan sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Karakteristik Badan Pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik. Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive, jumlah informan adalah 6 orang yaitu kepala bidang UMKM, kasi ekbang bidang ekonomi dan pembangunan, dan 4 masyarakat pedagang kaki lima. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah koleksi data, kondensasi data, penyajian data, dan penariakan kesimpulan. Hasil penelitian yang dapat dismpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah kota palu dalam melaksanakan pemulihaan ekonomi pedagang kaki lima di pantai talise. sudah berjalan, namun belum begitu baik karena masih ada beberapa kendala jika ditinjau dari 6 aspek yang dikemukakan oleh Van Meter Dan Van Horn. Pertama: Standar dan sasaran kebijakan yang dianggap kurang maksimal dimana implementor belum sepenuhnya mengetahui peraturan yang berlaku. Kedua:sumber dayasumber daya manusia dikatakan belum cukup memadai, dimana belum tercukupinya sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan Ketiga: komunikasi antar badan pelaksana yaitu komunikasi antara dinas koperasi dan UMKM dengan pemerintah kelurahan sudah berkordinasi dengan baik. Keempat: Karakteristik Badan Pelaksana yaitu belum terlaksa dengan baik dimana terdapat SOP yang berlaku namun hanya diketahui oleh sebagian pelaksana kebijakan. Kelima: Lingkungan social, ekonomidan politik: yaitu tentang aspek social mengenai partisipasi masyarakat yang dianggap cukup baik yang sudah berperan untuk membantu para pelaksana pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aspek ekonomi yang dinilai belum cukup baik, aspek politik semua elemen yang terkait sudah mendukung kebijakan pemulihan ekonomi. Kemudian dari aspek sikap pelaksana yaitu dinas koperasi dan UMKM tidak memiliki ketegasan dalam prioritas dan non prioritas terkait dengn pemulihan ekonomi dimana program-program pemulihan ekonomi tidak terrealisasi dengan baik atau belum tepat saran. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan pemulihan ekonomi |