ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PULAU SOMBORI DI KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI |
| Nama: RATMIN RUSLI |
| Tahun: 2021 |
| Abstrak ABSTRAK Ratmin Rusli, B 101 171 006, Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pulau Sombori di Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali. Di bimbing oleh Bapak Abu Tjaiya dan Bapak Imam Sofyan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan pengembangan objek wisata pulau Sombori di Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali. Dasar penelitian yang digunakan adaalah metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penetapan Informan dalam penelitian ini menggunakan Purposive sampling dengan jumlah informan 7 (tujuh) orang yang dianggap mampu mengetahui permasalahan tentang pengembangan objek wisata pulau Sombori. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas pemuda olahraga dan pariwisata kabupaten Morowali, Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali, Kabid Pariwisata, Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Kepala Desa Mbokitta, Sekretaris Desa Mbokitta, dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Kemudian analisis data meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun teori yang digunakan yaitu Model Implementasi menurut George C. Edward III yang terdiri dari Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengembangan objek wisata pulau sombori di Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali belum efektif dalam proses pengembangannya. Hal ini dapat dilihat dari aspek komunikasi yaitu pada dimensi kejelasan dimana sebagian masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang kebijakaan pemerintah dalam mengembangkan kawasan objek wisata pulau Sombori. Kemudian pada aspek sumberdaya yang masih kurang, baik itu sumberdaya manusia, maupun sumberdaya finansial. Kemudian, pada aspek Struktur birokrasi juga masih memiliki kendala, dimana belum adanya Standart Operation Procedure (SOP) sehingga belum ada patokan yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Kata Kunci : Implementasi, Pengembangan kawasan objek wisata |