ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulANALISIS AGENDA SETTING KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN SIGI |
| Nama: Siti Hartina |
| Tahun: 2019 |
| Abstrak ABSTRAK SITI HARTINA, Stambuk B 101 15 064, Judul “Analisis Agenda Setting Kawasan Tanpa Asap Rokok Di Kabupaten Sigi”, Dibimbing oleh Rizali Djaelangkara selaku Pembimbing Utama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Agenda Setting dari pembentukan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Sigi, Model analisis Agenda Setting Kebijakan yang dikemukakan oleh John Kingdon. Tipe penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif dan dasar penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Informan ditentukan secara purposive Sampling dengan jumlah informan sebanyak 7 Orang. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi (Pengamatan), Wawancara Informal Secara Mendalam, dan Dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder, triangulasi/gabungan. Instrumen Penelitian yaitu peneliti, daftar pertanyaan dan perangkat penunjang. Analisis Data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data (Display data) dan penarikan kesimpulan. Penentuan Lokasi penelitian secara Purposive atau sengaja. Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa dalam proses Agenda Setting Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Sigi sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur, adapun jika dilihat melalui hasil penulusuran ketiga tahapan aliran yaitu aliran masalah (problem stream), aliran kebijakan (policy stream), dan aliran politik (political stream), ketiga aliran tersebut mempertimbangkan masalah akibat tingginya pengguna Rokok di Kabupaten Sigi dan kurangnya kesadaran masyarakat dengan kesehatan sekitarnya. Dalam proses pembentukan kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok, tahapan aliran politik (political stream) situasi daerah dan kekuatan organisasi kepentingan daerah serta adanya agenda setting adalah aspek yang paling dominan dalam bekerjanya Proses penyusunan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini. Ketiga aliran tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dan peran serta para Policy Entrepreneur yang juga membacking proses penyusunan Peraturan Daerah ini secara tidak langsung seperti dari pihak Kemenkumham Provinsi , Badan Lingkungan Daerah serta BKD dalam hal anggaran. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Agenda Setting, Kawasan Tanpa Rokok |