JudulPoso 1948-1952: Sejarah Ibu Kota Sulawesi Tengah |
Nama: ADI SETIAWAN |
Tahun: 2022 |
Abstrak Setiawan, Adi. 2021. Poso 1948-1952: Sejarah Ibu Kota Sulawesi Tengah. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Haliadi (Pembimbing). Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan, menganalisis, dan mendeskripsikan jawaban dari tiga pertanyaan berikut: 1) Bagaimana proses pembentukan Daerah Sulawesi Tengah pada 1948?; 2) Bagaimana struktur birokrasi Daerah Sulawesi Tengah pada 1948-1952?; dan 3) Mengapa Kota Poso yang ditunjuk sebagai Ibu Kota Sulawesi Tengah pada 1948? Ruang lingkup spasial penelitian ini difokuskan di wilayah Sulawesi Tengah dan Poso pada khususnya, sementara ruang lingkup temporalnya adalah tahun 1948 sebagai tahun pembentukan Daerah Sulawesi Tengah sampai 1952 ketika Daerah Sulawesi Tengah dibubarkan. Sumber-sumber yang digunakan berupa koran, arsip, buku, artikel jurnal, wawancara, serta majalah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut kemudian diverifikasi, diinterpretasi, lalu dituliskan dalam bentuk historiografi sesuai dengan metodologi sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Proses desentralisasi Sulawesi Tengah pada 1948 telah berlangsung sejak 1946 yang didorong oleh inisiatif pemerintah pusat NIT, dan secara historis, masih bersifat paralel dengan pembentukan Afdeling Midden-Celebes pada 1905; 2) Struktur birokrasi yang terbentuk terdiri atas Lembaga Eksekutif yang mampu bertahan hingga bubar pada 1952, sementara Lembaga Legislatif mengalami sejumlah perubahan sesuai dengan perkembangan politik peralihan NIT ke NKRI; 3) Pengambilan keputusan yang menetapkan Poso sebagai Ibu Kota Sulawesi Tengah sejak 1948 hingga 1952 didasarkan atas sejumlah pertimbangan ekonomi, letak geografis, konsekuensi yang akan ditimbulkan, serta fakta lokasi sentral dari sudut pandang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan roda pemerintahan menurut Pemerintah NIT. Kata kunci: Poso, Desentralisasi, Struktur Birokrasi, Pengambilan Keputusan, Ibu Kota Sulawesi Tengah |